Kemiskinan, sepintas telah menjadi sahabat Indonesia. Gejala publik itu tidak lagi dianggap parasit kehidupan sosial kita. Bagi pejabat negeri, kondisi tidak normal itu menjadi komoditi demi membangun “citra” kepedulian. Rakyat miskin butuh kebijakan memihak, bukan sekedar bagi-bagi saweran (uang).
Kemiskinan menjadi obyek mengumbar perbuatan baik. Melalui kebiasaan membagi saweran, tidak peduli apakah penerima berlepas dari kemiskinan, sang pemberi (baca: pejabat) tetap menghambur uang ketika hari raya tiba. Berdalih ingin membantu si miskin, justru tindakan itu turut mendorong kemiskinan sebagai budaya wajar di negeri ini. Masyarakat pun menjadikan miskin sebagai modal menyawer (meminta-minta duit) kepada pejabat. Kini, orang miskin menjadikan ditolong sebagai hak. Orang berbondong ingin berpredikat miskin.
Disayangkan adalah, niatan bersedekah tidak diikuti tata cara pembagian yang baik. Akibat itu, korban jiwa berjatuhan karena berdesakan. Masih terngiang di angan kita, prosesi pembagian zakat September 2008 (setiap orang mendapat Rp.30.000) di Pasuruan oleh Syaikon, memakan korban meninggal 21 jiwa, dan 13 orang luka. Sangat ironis. Hanya demi sejumlah rupiah, nyawa penerima harus melayang.
Gaya bagi saweran yang memakan korban, turut dilaksanakan penguasa. Kepala negara melakukannya dengan kemasan “open house.” Presiden ingin menunjukkan seolah-olah dirinya dekat dengan rakyat, dan peduli terhadap kondisi pemiskinan. Padahal itu hanya seremonial penghiburan sesaat, yang tidak berdampak signifikan bagi hidup sang penerima rupiah. Rakyat miskin datang dan pergi dari istana tetap dalam kondisi sama, tanpa perubahan.
“Open house” tanggal 10 September 2010 itu juga diiringi peristiwa mengenaskan, serta ikut mencoreng citra yang ingin dikejar. Johny Malela, sang tunanetra menjadi “tumbal” akibat ketidakbijaksanaan pengaturan prosesi “menyapa rakyat” yang diikuti acara bagi-bagi duit itu.
Sebagai pemegang kekuasaan, presiden tidak perlu melakukan seremonial demikian agar terlihat dekat dengan rakyat. Presiden tidak harus membagikan uang agar dilihat peduli terhadap kaum papah. Juga, yang dibutuhkan rakyat miskin bukanlah jabat tangan sesaat, serta kehangatan semu sewaktu di istana.
Rakyat butuh saweran dalam bentuk kebijakan memihak kaum tertindas, dan inilah yang menjadi keharusan bagi pemerintah. Jenis saweran kebijakan yang menghadirkan kesejahteraan; mengurangi rakyat miskin; yang menyediakan lapangan pekerjaan; memberi jaminan kesehatan memadai; kemudahan bagi rakyat menjangkau pendidikan; penegakan hukum, dan macam saweran lain, yang bisa mengangkat harkat martabat hidup warga negeri.
Kemunculan berbagai aksi peduli sesama melalui berbagi saweran di hari raya, adalah fenomena menghibur di tengah kondisi sulit ekonomi. Adalah kabar baik ketika hadir bermacam lembaga (semisal lembaga zakat) penyalur dana kepada masyarakat pinggiran. Namun, ini sekaligus berita buruk bagi kinerja penguasa negeri, sebab menunjukan negara gagal menjalankan fungsi.
Menyejahterakan rakyat sampai kapanpun tidak boleh berpindah tangan dari pemerintah kepada pihak lain. Sebaik apapun budaya berbagi, tetap itu bukan solusi utama bagi kompleksitas masalah kemiskinan struktural yang mendera bangsa ini. Melepaskan masyarakat dari akar kemiskinan membutuhkan regulasi dan kebijakan politik penguasa yang memihak kaum lemah. Mengolah kebijakan publik adalah tugas dan tanggung jawab utama penguasa negeri.
Tanggung jawab memberantas kemiskinan adalah tugas utama negara. Konstitusi memberi mandat dan tugas itu. Masyarakat bermodal adalah pelengkap, dan berfungsi sebagai kekuatan pendorong ketika negara tidak mampu. Pemerintah Indonesia bukan tidak mampu memerangi kemiskinan. Sumber daya negeri ini terlalu kaya untuk menjadi miskin. Persoalan kita adalah pemerintah tidak mau!
Keengganan memberantas kemiskinan terlihat tatkala eksekutif dengan legislatif mendahulukan memberi kemewahan kepada penghuni senayan. Jika tidak dikecam publik, maka keinginan membangun gedung baru yang mahal itu pasti segera direalisasikan. Padahal, anggaran Rp.1,6 triliun lebih mendesak jika dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat miskin dan penyediaan sarana pelayanan publik, semisal membangun kebutuhan gedung sekolah, rumah sakit, dll.
Mendapat saweran berbentuk uang dari pejabat nampak adalah bukan keinginan utama warga negeri. Rakyat lebih butuh saweran berbentuk kebijakan memihak. Adalah baik, jika sesekali menyambut hari raya, publik diberi saweran kebijakan, semisal, pemberian jutaan beasiswa bagi anak terlantar; kebijakan berobat gratis serentak di rumah sakit pemerintah seluruh Indonesia selama sehari; peluncuran transportasi umum yang murah, aman dan nyaman; dan atau bermacam pilihan kebijakan memihak sebagai bentuk menyambut hari raya. Publik pasti lebih memilih jenis saweran seperti ini. Dengan begitu, presiden akan dekat di hati rakyat, dan seremonial bagi-bagi duit yang tidak mendidik, serta hanya sebagai ajang pencitraan itu segera ditiadakan.
Kemiskinan menjadi obyek mengumbar perbuatan baik. Melalui kebiasaan membagi saweran, tidak peduli apakah penerima berlepas dari kemiskinan, sang pemberi (baca: pejabat) tetap menghambur uang ketika hari raya tiba. Berdalih ingin membantu si miskin, justru tindakan itu turut mendorong kemiskinan sebagai budaya wajar di negeri ini. Masyarakat pun menjadikan miskin sebagai modal menyawer (meminta-minta duit) kepada pejabat. Kini, orang miskin menjadikan ditolong sebagai hak. Orang berbondong ingin berpredikat miskin.
Disayangkan adalah, niatan bersedekah tidak diikuti tata cara pembagian yang baik. Akibat itu, korban jiwa berjatuhan karena berdesakan. Masih terngiang di angan kita, prosesi pembagian zakat September 2008 (setiap orang mendapat Rp.30.000) di Pasuruan oleh Syaikon, memakan korban meninggal 21 jiwa, dan 13 orang luka. Sangat ironis. Hanya demi sejumlah rupiah, nyawa penerima harus melayang.
Gaya bagi saweran yang memakan korban, turut dilaksanakan penguasa. Kepala negara melakukannya dengan kemasan “open house.” Presiden ingin menunjukkan seolah-olah dirinya dekat dengan rakyat, dan peduli terhadap kondisi pemiskinan. Padahal itu hanya seremonial penghiburan sesaat, yang tidak berdampak signifikan bagi hidup sang penerima rupiah. Rakyat miskin datang dan pergi dari istana tetap dalam kondisi sama, tanpa perubahan.
“Open house” tanggal 10 September 2010 itu juga diiringi peristiwa mengenaskan, serta ikut mencoreng citra yang ingin dikejar. Johny Malela, sang tunanetra menjadi “tumbal” akibat ketidakbijaksanaan pengaturan prosesi “menyapa rakyat” yang diikuti acara bagi-bagi duit itu.
Sebagai pemegang kekuasaan, presiden tidak perlu melakukan seremonial demikian agar terlihat dekat dengan rakyat. Presiden tidak harus membagikan uang agar dilihat peduli terhadap kaum papah. Juga, yang dibutuhkan rakyat miskin bukanlah jabat tangan sesaat, serta kehangatan semu sewaktu di istana.
Rakyat butuh saweran dalam bentuk kebijakan memihak kaum tertindas, dan inilah yang menjadi keharusan bagi pemerintah. Jenis saweran kebijakan yang menghadirkan kesejahteraan; mengurangi rakyat miskin; yang menyediakan lapangan pekerjaan; memberi jaminan kesehatan memadai; kemudahan bagi rakyat menjangkau pendidikan; penegakan hukum, dan macam saweran lain, yang bisa mengangkat harkat martabat hidup warga negeri.
Kemunculan berbagai aksi peduli sesama melalui berbagi saweran di hari raya, adalah fenomena menghibur di tengah kondisi sulit ekonomi. Adalah kabar baik ketika hadir bermacam lembaga (semisal lembaga zakat) penyalur dana kepada masyarakat pinggiran. Namun, ini sekaligus berita buruk bagi kinerja penguasa negeri, sebab menunjukan negara gagal menjalankan fungsi.
Menyejahterakan rakyat sampai kapanpun tidak boleh berpindah tangan dari pemerintah kepada pihak lain. Sebaik apapun budaya berbagi, tetap itu bukan solusi utama bagi kompleksitas masalah kemiskinan struktural yang mendera bangsa ini. Melepaskan masyarakat dari akar kemiskinan membutuhkan regulasi dan kebijakan politik penguasa yang memihak kaum lemah. Mengolah kebijakan publik adalah tugas dan tanggung jawab utama penguasa negeri.
Tanggung jawab memberantas kemiskinan adalah tugas utama negara. Konstitusi memberi mandat dan tugas itu. Masyarakat bermodal adalah pelengkap, dan berfungsi sebagai kekuatan pendorong ketika negara tidak mampu. Pemerintah Indonesia bukan tidak mampu memerangi kemiskinan. Sumber daya negeri ini terlalu kaya untuk menjadi miskin. Persoalan kita adalah pemerintah tidak mau!
Keengganan memberantas kemiskinan terlihat tatkala eksekutif dengan legislatif mendahulukan memberi kemewahan kepada penghuni senayan. Jika tidak dikecam publik, maka keinginan membangun gedung baru yang mahal itu pasti segera direalisasikan. Padahal, anggaran Rp.1,6 triliun lebih mendesak jika dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat miskin dan penyediaan sarana pelayanan publik, semisal membangun kebutuhan gedung sekolah, rumah sakit, dll.
Mendapat saweran berbentuk uang dari pejabat nampak adalah bukan keinginan utama warga negeri. Rakyat lebih butuh saweran berbentuk kebijakan memihak. Adalah baik, jika sesekali menyambut hari raya, publik diberi saweran kebijakan, semisal, pemberian jutaan beasiswa bagi anak terlantar; kebijakan berobat gratis serentak di rumah sakit pemerintah seluruh Indonesia selama sehari; peluncuran transportasi umum yang murah, aman dan nyaman; dan atau bermacam pilihan kebijakan memihak sebagai bentuk menyambut hari raya. Publik pasti lebih memilih jenis saweran seperti ini. Dengan begitu, presiden akan dekat di hati rakyat, dan seremonial bagi-bagi duit yang tidak mendidik, serta hanya sebagai ajang pencitraan itu segera ditiadakan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar